Tunjangan GTT Bojonegoro Tahun Depan Naik
Tim anggaran Pemkab Bojonegoro dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro sepakat menambah tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) K2 dan Non K2 di tahun APBD 2019.
''Kita sudah sepakat kenaikannya,’’ kata anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan.
Dia menjelaskan, kesepakatan itu setelah dilakukan diskusi panjang dengan Tim Anggran Pemkab utamanya Dinas Pendidikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon perkiraan Anggaran Sementara atau KUA PPAS.
''Pembahasan sendiri cukup alot karena ada beberap hal lain yang dibahas,’’ tuturnya.
Untuk GTT Kategori 2, kata pria yang akrab dipanggil Donny menjelaskan, di tahun ini dianggarkan Rp 750 ribu perbulan naik menjadi menjadi Rp 1 juta perbulan.
''Kita akan coba lagi dianggaran tahun tahun selanjutnya,’’ tegasnya.
Selain itu untuk GTT non K2 anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini menjelaskan ada kenaikan yang Rp 100 ribu yang semula Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu setiap bulan.
Bahkan dia menjelaskan ada juga honorer yang semula tidak terakomodasi karena tidak memiliki NUPTK mulai tahun depan juga akan diberikan tunjangan sebesar Rp 250 ribu. ‘’Jumlahnya sekitar 920 orang dengan catatan mereka sudah dapat surat penugasan dari Bupati,’’ katanya.
Jumlah itu lanjut politisi yang terpilih dari Dapil Bojonegoro IV, belum termasuk tunjangan untuk guru PAUD. Guru PAUD menurut dia setiap bulan akan menrima Rp 100 ribu perbulan. ‘’Nilainya memang belum sebanding dengan kerja mereka tapi kami akan berusaha terus meningkatkan kesejahteraan mereka,’’ ungkapnya.
Hal diatas lanjut Donny sudah disepakati dalam KUA PPAS APBD 2019 sebagai ikhtiar pihaknya guna memperjuangkan peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT di Bojonegoro. Yang juga tambah dia sebagai salah satu janji politik Pasangan Ana-Wawan debagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. ''InsyAllah semua itu akan berlaku tahun depan, '' Katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Hanafi menjelaskan, total jumlah guru di Bojonegoro mencapai 10.664 . Dari jumlah tersebut lanjut dia, sebanyak 5.345 berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS. ‘’Jadi hanya separuh yang berstatus PNS,’’ jelasnya.
Sementara sisanya sebanyak 5.319 berstatus non PNS terdiri dari 2.769 orang berstatus sebagai GTT K2. Sedangkan lainnya sebanyak 1811 adalah termasuk GTT non K2 yang memilik NUPTK dan 1.603 lainnya hanya berstatus non K2 dan tidak memiliki NUPTK. ‘’Tapi mereka memiliki surat penugasan Bupati,’’ imbuhnya.
Kenaikan tunjangan ini lanjut Hanafi memang jauh dari yang diharapkan apalai belum sebanding dengan kinerja mereka sebagai guru. Bahkan keberadaan mereka pun lanjut dia dibutuhkan mengingat jumlah guru PNS yang terus berkurang akibat pensiun. ‘’Ini menjadi perhatian kami,’’ tuturnya.
0 Response to "Tunjangan GTT Bojonegoro Tahun Depan Naik"
Post a Comment