DEMO ??? HONORER HARUS PIKIR DUA KALI
BOJONEGORO, Menurut salah satu Guru Honorer Di Bojonegoro, MJ (Honorer Yang tidak mau disebut namanya)
Terkait demo / aksi Honorer GTT PTT dan eks K2:
1.Bahwa aksi adalah hak dlm menyampaikan pendapat. Namun perlu dikalkulasi untung-ruginya.
2.Bahwa kalau tuntutan diangkat PNS maupun pelaksanaan rekrutmen PPPK, itu adalah kewenangan pusat. Dan dlm tataran lokal, sudah disampaikan ke Komisi C Dan Dinas terkait.
3.Kewenangan Pemkab dan DPRD adalah terkait tunjangan agar lebih manusiawi. Dan itu sudah diperjuangkan di DPRD, tentunya dng berbagai kontroversi dan segala perdebatan, yg membuat Pemkab sebenarnya berat hati. Sbb kenaikan tunjangan mengorbankan program kegiatan lainnya. Tapi itu sudah diputuskan.
4.Bahwa apabila aksi tetap dilakukan, maka targetnya menjadi absurd. Justru persepsi Pemkab dan DPRD thd Honorer eks K2, menjadi tidak baik (seolah GTT/PTT gak nrimakno dan kurang bersyukur).
5.Akibat yg sangat mungkin terjadi adalah, justru Pemkab (Bupati dan Wabup baru) dan DPRD menjadi jengah. Merasa perjuangannya selama ini tidak dianggap.
6.Efek selanjutnya akan bisa menjadi lebih buruk. Yaitu Rencana kenaikan tunjangan yg tinggal penetapan APBD 2019, bisa kembali di evaluasi / dikaji ulang (dibatalkan).
7.Kedepan, Pemkab dan DPRD justru akan sulit diajak komunikasi terkait masa depan GTT PTT dan eks K2. Itu tentu saja menutup pintu komunikasi dan informasi yg selama ini sudah susah2 dibangun.
8.kesimpulan: kalau terkait aksi/demo serentak dipaksakan, justru akan mengaburkan perjuangan selangkah demi selangkah yg selama ini sudah dilakukan. Dan lagi, output yg ingin kita perjuangkan sebenarnya merupakan kewenangan pusat, bukan Daerah. Jangan karena nuruti ego dan isu nasional, tetapi justru merusak bangunan kesejahteraan GTT PTT yg sudah diperjuangkan di daerah. Kita sudah membantu perjuangan pusat dng Hearing, kirim surat Pemkab ke Pusat, dll. Selanjutnya, kita percayakan kpd pusat.
0 Response to "DEMO ??? HONORER HARUS PIKIR DUA KALI"
Post a Comment